Pemahaman Keliru tentang Aspek Hukum Pengadaan

-

4 (empat) Aspek Hukum Pengadaan :
1.       Aspek Hukum Tata Usaha Negara meliputi :
Mulai dari Persiapan sampai dengan SPPBJ.
2.       Aspek Hukum Perdata;
Mulai dari Penandatanganan Kontrak sampai dengan Berakhirnya Kontrak.
3.       Aspek Hukum Pidana;
Mulai dari Persiapan sampai dengan Berakhirnya Kontrak.
4.       Aspek Hukum Persaingan Usaha;
Mulai dari Persiapan sampai dengan Berakhirnya Kontrak
Keputusan Mahkamah Agung :
1.       Nomor 448 K/TUN/2007 Tanggal 22 September 2008 “tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang”
2.       Nomor 111 K/TUN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 “tentang Sanggah Banding dan Pembatalan Lelang”
3.       Nomor 189 K/TUN/2008 Tanggal 24 September 2008 “tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang”
4.       Nomor 296 K/TUN/2008 Tanggal 3 Desember 2008 “tentang Hasil Evaluasi Lelang”
Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas itu ternyata sengketa yang timbul sebelum penandatanganan kontrak atau sengketa yang timbul pada proses pemilihan masuk wilayahnya perdata. Dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Agung bisa dijelaskan bahwa hakim Mahkamah Agung memutuskan itu bukan ruang lingkupnya Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan :
1.       Bahwa meskipun PPK dan pokja itu merupakan pejabat negara akan tetapi perbuatan-perbuatan pejabat Negara karena ini merupakan proses menuju perjanjian/proses menuju tanda tangan kontrak maka secara teori dianggap itu perbuatan perdata, teori ini disebut Teori Melebur, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata. Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur kedalam perdatanya karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
2.       Proses pemilihan tersebut dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai perbuatan perdata, bukan perbuatan Tata Usaha Negara.
Dari hasil putusan Mahkamah Agung ini dapat diambil kesimpulan untuk para PPK dan Pokja kalau nanti ada gugatan atas putusan PPK dan Pokja dan itu digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, disarankan untuk “Langsung Eksepsi Dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung, Bahwa Ini Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Pengadilan Perdata”.
Demikian disampaikan untuk koreksi pemahaman yang selama ini “Salah”, terima Kasih.
Semoga Bermanfaat.
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=b9M8-kFD_wU  diakses tanggal 27 Desember 2018 waktu 15:30 Wita

Populer

DED, SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING

-
Perbedaan DED (Detail Engineering Desain), Shop Drawing Dan As Built Drawing 1. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Vol
Baca selengkapnya

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggunaka
Baca selengkapnya

Preferensi Harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

-
Gambar
Mengenali lebih dekat apa itu preferensi ada baiknya kita artikan dulu secara harfiah kata dari preferensi itu sendiri, menurut definisi/arti kata 'preferensi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (hak untuk) didahulukan dan diutamakan, sehingga preferensi harga bisa diartikan yaitu harga yang memiliki hak untuk didahulukan dan diutamakan. Mengapa demikian…tentu ada alasan logis yang mensyaratkan sehingga harga tersebut menjadi istimewa, karena preferensi harga ini korelasinya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah maka untuk itu kita mencari klausa yang termaktub dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, baik itu pada pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 beserta aturan turunannya. Disebutkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 67 : (1)   Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia
Baca selengkapnya