Cek Status SBU Antara Regulasi dan Integrasi Sistem Dalam Evaluasi Pokja Pemilihan

-

Opini tentang pengecekan Status SBU Antara Regulasi dan Integrasi Sistem pada tahap Evaluasi Pokja Pemilihan.

Dalam dinamika pengadaan jasa konstruksi di Indonesia, akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama bagi Pokja Pemilihan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu aspek yang kerap menjadi sorotan adalah pengecekan status Sertifikat Badan Usaha (SBU), khususnya dalam konteks penggunaan aplikasi lpjk.pu.go.id. Di tengah dorongan digitalisasi dan integrasi sistem, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana aplikasi tersebut wajib digunakan, dan bagaimana posisinya dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penggunaan aplikasi lpjk.pu.go.id saat ini belum merupakan kewajiban bagi Pokja Pemilihan. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut belum terintegrasi secara resmi dengan sistem pengadaan nasional, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Dengan demikian, Pokja Pemilihan tetap mengacu pada ketentuan dan sistem yang telah ditetapkan oleh LKPP RI dalam pelaksanaan tugasnya, guna menjamin kesesuaian dengan regulasi yang berlaku serta menjaga akuntabilitas dan transparansi proses pengadaan.

Di tengah belum terintegrasinya aplikasi lpjk.pu.go.id secara resmi dengan sistem pengadaan nasional, terdapat indikasi bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak atau oknum tertentu, sehingga menimbulkan potensi penyimpangan dari koridor regulasi yang sah dan dapat mengaburkan akuntabilitas proses evaluasi Pokja Pemilihan.

Penting untuk menegaskan bahwa dalam setiap tahapan evaluasi, Pokja Pemilihan harus senantiasa berpijak pada regulasi yang sah dan sistem yang telah diakui secara resmi oleh otoritas pengadaan nasional dalam hal ini LKPP RI. Meskipun inovasi digital seperti aplikasi lpjk.pu.go.id menawarkan potensi efisiensi dan kemudahan, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan terintegrasi. Integrasi sistem bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, langkah ke depan harus diarahkan pada harmonisasi antar sistem dan regulasi, agar proses pengadaan tidak hanya efisien, tetapi juga sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak merugikan pihak pengguna aplikasi tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Populer

Kisah Nyata Mendapat Karomah di Pelataran Ka'bah

-
Oktober 2025 Di tengah lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, seorang pria dari tanah Banua sedang menunaikan ibadah umrah. Sejak hari pertama berada di mekkah, hatinya dipenuhi harap: ia ingin sekali mencium Hajar Aswad, batu hitam yang menjadi saksi sejarah para nabi. Namun, dua kali ia mencoba mendekat, dua kali pula ia gagal. Desakan jamaah yang begitu padat membuatnya mundur, pasrah. Hari pun berganti. Tibalah malam terakhirnya di Makkah Al-Mukarramah. Esok, ia harus kembali ke tanah air. Hatinya gelisah, ada yang belum tuntas. Di tengah keramaian jamaah, ia terdiam di pelataran Masjidil Haram, dan pada saat itu tersentak diam mengingat dengan waliyullah Abah Guru Sekumpul seorang ulama dari martapura, kemudian ia pun bertawasul kepada Abah Guru Sekumpul dan sambil berdoa dalam hati: "Abah Guru Sekumpul... ulun handak mencium Hajar Aswad. Tolong bantui ulun, wahai wali Allah." Dengan niat yang bulat dan hati yang penuh harap, ia pun melangkah menuju Ka'...
Baca selengkapnya

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggu...
Baca selengkapnya