Inovasi Kontrak

-

 Selain jenis kontrak yang disebut diatas (sesuai Perpres 12 Tahun 2012) tidak menutup kemungkinan PPK melakukan inovasi jenis kontrak yang lain, yang menurut pertimbangnya akan lebih mengoptimalkan hasil (out put) yang diperoleh.

Beberapa jenis kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

1). Kontrak Persentase.

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.  

2). Kontrak Rancang Bangun (Design and Built Contract). 

Kontrak Rancang Bangun (Design and Built Contract) adalah sistem kontrak di mana perencanaan dan pelaksanaan diserahkan kepada kontraktor utama, dan pemilik hanya menentukan persyaratanpersyaratan yang diinginkan kemudian dikembangkan dan dirinci oleh kontraktor. Jenis kontrak ini biasanya tahap desain dan konstruksi dilakukan secara overlapping, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian proyek, dalam kondisi ini seringkali kontraktor mengalami kesulitan dalam menghitung harga penawaran secara akurat karena keterbatasan dokumen. Untuk itu perlu diperhitungkan biaya cadangan (contigency cost) yaitu sejumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang belum terhitung dari dokumen yang ada karena detail perencaaan belum dibuat.

3). Kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC) 

Kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC) adalah sistem kontrak yang mencakup lingkup tanggung jawab Engineering (Perekayasaan), Procurement (Pengadaan), Construction (Konstruksi) dan Commissioning (Uji coba operasi) sampai menghasilkan sistem yang mampu berproduksi. Proyek EPC umumnya dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan, sistem yang digunakan adalah sistem earned value, sistem ini mengkonversikan progress pekerjaan ke nilai uang ataupun ke nilai jam kerja (man hour), sebagai contoh untuk memproduksi gambar-gambar sipil bisa di konversi ke nilai pekerjaan atau nilai jam kerjanya. Berdasarkan kesepakatan pada perhitungan progress yang disepakati sejak proyek dimulai, maka kontraktor berhak mengajukan earn value progress setiap bulan untuk mendapatkan persetujuan pemilik proyek. 

Sumber Referensi : Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muda.

Komentar

Posting Komentar

Populer

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggunaka
Baca selengkapnya

Mengenal Lembaga Negara di Indonesia

-
Gambar
        Mengenal lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu: -           Lembaga legislatif; -           Lembaga eksekutif; -           Lembaga yudikatif; -           Lembaga eksaminatif; -           Lembaga negara independen. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut: Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari: -           Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. DPR DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. DPD DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DP
Baca selengkapnya

DED, SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING

-
Perbedaan DED (Detail Engineering Desain), Shop Drawing Dan As Built Drawing 1. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Vol
Baca selengkapnya