Evaluasi Kewajaran Harga PermenPUPR No. 14/PRT/M/2020

-



Dalam hal dilakukannya evaluasi kewjaran harga peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Dan Atau Rincian Keluaran Dan Harga Untuk Bagian Pekerjaan Lumsum.

Bagaimana dengan hasil evaluasi penawaran dinyatakan Tidak Wajar?

Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga dinyatakan Tidak Wajar maka peserta dinyatakan Gugur Evaluasi Harga.

Tentunya sebelum melakukan evaluasi kewajaran harga ada Tahapan Evaluasi yang pelu diperhatikan sebagai berikut :

1.       Pokja meminta peserta untuk menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk mata pembayaran utama, dengan format (Upah, Bahan, Peralatan: Uraian, Satuan, Kuantitas, Harga Satuan, Jumlah, Ket);

2.       Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukan dalam AHS;

3.       Selanjutnya peserta diminta membuktikan Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan yang ditawarkan dengan menyampaikan data-data sebagai pembuktian, jika peserta tidak dapat membuktikan maka Harga Satuan Hasil Klarifikasi menggunakan Harga Satuan Dasar yang ada di pasaran atau menggunakan Harga Satuan Dasar dalam HPS;

4.       Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada AHSP antara Penawaran dengan HPS, maka dalam hal ini Peserta dapat membuktikan kuantitas atau koefisien Dan Harga Satuan Dasar, maka Kuantitas atau Koefisien Hasil Klarifikasi Dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi menggunakan Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar pada Penawaran.

5.       Dan apabila peserta tidak dapat membuktikan Kuantitas atau Koefisien Dan Harga Satuan Dasar maka Kuantitas atau Koefisien Hasil Klarifikasi Dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi Berdasarkan Rincian Uraian pada HPS.

6.       Pada saat Klarifikasi Kuantitas apabila berbeda namun berdasarkan metode pelaksanaan dapat diterima, maka koefisien yang ditawarkan peserta dapat digunakan menjadi Koefisien Hasil Klarifikasi. Dan jika dilihat keuntungan di nol kan, sedangkan Biaya Umum tetap Diperhitungkan.

7.       Dari tahapan diatas Diperoleh Kuantitas atau Koefisien Hasil Klarifikasi Dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi. Selanjutnya dihitung Harga Satuan Hasil Klarifikasi Sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan Keuntungan.

8.       Kemudian Dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama, dengan mengurangi biaya Keuntungan sehingga diperbolehkan Harga Satuan Penawaran yang bukan mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.

9.       Tahapan selanjutnya, Harga Satuan Klarifikasi Dimasukan ke Dalam Tabel Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Klarifikasi Sehingga Didapat Total Harga Hasil Klarifikasi Tanpa Keuntungan. Total Harga pada Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Klarifikasi Dibandingkan dengan Total Harga Penawaran tanpa PPN. Penawaran terkoreksi diluar PPN dibandingkan Penawaran Hasil Klarifikasi diluar Keuntungan dan PPN.

10.   Bahwa jika Total Harga Hasil Klarifikasi Lebih Kecil atau Sama dengan Total Harga Penawaran maka Harga Dinyatakan Wajar. Dan Jaminan Pelaksanaan Dinaikan sebesar 5% dari Nilai Total HPS.

11.   Dan jika Total Harga Hasil Klarifikasi lebih besar dari Total Harga Penawaran maka Harga Dinyatakan Tidak Wajar Dan Penawaran Dinyatakan Gugur.

Cukup sekian sobat, Terima kasih dan Sampai Jumpa

Semoga bermanfaat…

Salam Pengadaan

                                    

Komentar

Posting Komentar

Populer

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggunaka
Baca selengkapnya

Mengenal Lembaga Negara di Indonesia

-
Gambar
        Mengenal lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu: -           Lembaga legislatif; -           Lembaga eksekutif; -           Lembaga yudikatif; -           Lembaga eksaminatif; -           Lembaga negara independen. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut: Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari: -           Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. DPR DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. DPD DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DP
Baca selengkapnya

DED, SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING

-
Perbedaan DED (Detail Engineering Desain), Shop Drawing Dan As Built Drawing 1. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Vol
Baca selengkapnya