TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA INDUSTRI

-

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri Dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND / PER / 6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri , Setiap Pendirian Perusahaan industri Diperlukan Izin Usaha Industri. Perusahaan Industri ini dapat membentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum.
Izin Usaha Industri (IUI ) adalah izin yang diwajibkan oleh perusahaan jenis industri tertentu. Pengertian perusahaan industri disini adalah badan usaha yang memfokuskan kegiatan usahanya di bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya (termasuk rancang bangun dan pembuatan industri).
Selain izin untuk kegiatan industri, Izin Usaha Industri juga diperlukan izin gudang untuk gudang atau tempat penyimpanan yang perlu di kompleks usaha industri. Izin gudang merupakan Izin untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan, termasuk bahan baku dan bahan penolong atau barang jadi untuk keperluan industrinya. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri adalah selama perusahaan industri yang diminta beroperasi.
Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri dikecualikan bagi usaha industri kecil. Meskipun dikecualikan dari keharusan memiliki Izin Usaha Industri, usaha industri kecil tetap wajib Mendaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran, usaha industri tersebut akan menerima Tanda Daftar Industri yang juga berlaku sebagai izin. Ketentuan mengenalkan wajibkan Izin Usaha Industri atau Daftar Masuk Industri disetujui sebagai berikut:
1.       Industri Kecil dengan nilai investasi hingga Rp. 5.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri (kecuali perusahaan yang diakui menghendakinya).
2.       Industri Kecil dengan nilai investasi antara Rp. 5.000.000 s / d Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) wajib memiliki Tanda Daftar Industri.
3.       Jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Semoga bermanfaat…
Sumber : www.legalakses.com tanggal akses : 17/02/2019

Populer

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggunaka
Baca selengkapnya

Mengenal Lembaga Negara di Indonesia

-
Gambar
        Mengenal lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu: -           Lembaga legislatif; -           Lembaga eksekutif; -           Lembaga yudikatif; -           Lembaga eksaminatif; -           Lembaga negara independen. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut: Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari: -           Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. DPR DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. DPD DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DP
Baca selengkapnya

DED, SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING

-
Perbedaan DED (Detail Engineering Desain), Shop Drawing Dan As Built Drawing 1. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Vol
Baca selengkapnya