-

Komentar

Posting Komentar

Populer

DOKUMEN KOMPETISI MINI KOMPETISI PEKERJAAN KONSTRUKSI

-
Seiring dengan diluncurkannya Katalog Elektronik Versi 6 , serta dalam rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, telah diterbitkan pula Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI Nomor 18634/D.2.3/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut menyampaikan kewajiban penerapan metode Mini Kompetisi dalam setiap proses purchasing produk sektor konstruksi melalui Katalog Elektronik. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam tata kelola pengadaan barang/jasa konstruksi, di mana seluruh transaksi sektor konstruksi yang dilakukan melalui Katalog Elektronik kini wajib menggunakan mekanisme kompetisi terbatas antar penyedia yang telah tayang dalam etalase katalog. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan optimalisasi nilai belanja pemerintah. Sebagai bagian dari upaya pemahaman dan implementasi kebijakan ini, telah tersedia acuan teknis berupa Model Dokumen Kompetisi (MDK) yang tertu...
Baca selengkapnya

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggu...
Baca selengkapnya

Profesi ASN sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

-
Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2020, 8 Mei 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, bahwa yang dimaksud dengan: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen dan merupakan jabatan karir PNS. Tugas Jabatan melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Pen...
Baca selengkapnya