PMDN 77 Tahun 2020

-

 Download Permendagri No 77 Tahun 2020 Pdf

Terbitnya Permendagri no. 77 tahun 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 30 Desember 2020, yang menjadi perhatian saya pada permendagri ini mengenai klausa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

sudah sangat jelas dan tegas, dan secara lugas dan logis pada Permendagri ini disebutkan bahwa PPK adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saya bertanya-tanya "Masih mungkinkah ketentuan ini akan dilanggar ?" dan "akan masih adakah peluang yang akan dilakukan dengan berbagai alasan/pertimbangan/kebijakan oleh sang pemangku kepentingan", contoh dengan dikeluarkan Diskresi oleh pejabat yang berwenang.

kemudian saya bertanya kembali... bagaimana dengan ketentuan yang ada di Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang juga secara tegas menyatakan tentang PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA, yang bisa di artikan bisa saja PPK bukan atau tidak wajib PA/KPA.

sehingga diantara Peraturan Perundang-undangan ini menjadi kontradiktif atau bertentang satu sama sama lain dalam hal materi yang sama yaitu siapa yang menjadi PPK.

untuk menyikapi dua peraturan perundang-undangan yang bertentangan ini, setelah saya mendapat data dan informasi terkait hal ini, maka menurut pendapat saya sebaiknya dilakukan dengan dua hal dibawah ini untuk mencapai optimasi terbaik, yaitu gunakan Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. yang terdiri dari Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan Yang Baik.

dengan kesimpulan logika sebagai berikut :

1. Dengan melaksanakan amanat Permendagri maka tidak melanggar ketentuan yang ada di Perpres;

2. Dengan hanya melaksanakan Perpres, maka akan melanggar ketentuan yang ada di Permendagri.


maka silahkan Anda pilih sendiri, Pilih 1 atau 2.


semoga bermanfaat...

Salam Pengadaan...

Komentar

Posting Komentar

Populer

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN NILAI PENGADAAN DIBAWAH 50 JUTA

-
Berdasarkan Peraturan LKPP No 12   Tahun 2021 LAMPIRAN I, I. PENDAHULUAN c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5.3 Pengadaan Langsung 5.3.1 Persiapan Pemilihan Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 5.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. a. Pengadaan Langsung dengan menggunaka
Baca selengkapnya

Mengenal Lembaga Negara di Indonesia

-
Gambar
        Mengenal lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu: -           Lembaga legislatif; -           Lembaga eksekutif; -           Lembaga yudikatif; -           Lembaga eksaminatif; -           Lembaga negara independen. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut: Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari: -           Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. DPR DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat. Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. DPD DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DP
Baca selengkapnya

DED, SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING

-
Perbedaan DED (Detail Engineering Desain), Shop Drawing Dan As Built Drawing 1. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Vol
Baca selengkapnya