Cari Blog Ini

Senin, 21 Agustus 2017

syarat berhenti berlangganan speedy

bagi anda yang ingin berhenti berlangganan internet speedy, caranya gampang sekali, berikut caranya:
1. datang ke plasa telkom setempat.
2. lapor bahwa anda ingin berhenti berlangganan speedy, sebelumnya jangan lupa membawa modem speedy milik telkom berikut chargernya, bukti pembayaran speedy yang terakhir, materai 6000, dan fotokopi ktp.
3. tanda tangan di form yang diserahkan oleh petugas telkom plasa.
4. membayar tagihan terakhir, pembayaran ini di hitung prorata sampai dengan tanggal mulai berhenti, artinya anda tidak full bayar 1 bulan terakhir.
5. setelah anda membayar tagihan terakhir ini anda akan mendapatkan bukti pembayaran terakhir yang di hitung prorata tadi dan bukti salinan permohonan berhenti berlangganan yang diserahkan oleh petugas telkom plasa.
6. anda sudah resmi berhenti berlangganan speedy.
7. selesai.

semoga info ini bermanfaat...

Jumat, 11 Agustus 2017

PENGKAJIAN ULANG DALAM RANGKA KEBERHASILAN PENGADAAN



Menurut pendapat saya, PPK bersama POKJA ULP, perlu melakukan kaji ulang/koordinasi untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. 
Kaji ulang/koordinasi dilakukan terhadap :
a.    Aspek anggaran
b.   Rencana umum pengadaan
c.    Kerangka Acuan Kerja
d.   Kewajaran spesifikasi dan HPS
e.    Jenis kontrak dan isian rancangan kontrak
f.     Level penyedia
g.    Syarat penyedia, alat dan tenaga ahli dsb ( dokumen pengadaan )
h.   Jadwal waktu pelelangan dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
i.  Tim Teknis dan Tim Pendukung

Sedangkan, dalam Perka 14 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui
rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan.
b. Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi:

1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
a) Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK  dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri.
c) Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya.
d) Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
e) Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
f) Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.

2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
b) Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan:
(1) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
(2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan
  (3) tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, antara lain biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia dan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
c) Apabila biaya pengadaan belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam Dokumen Anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi Dokumen Anggaran.

3) Pengkajian Ulang KAK
a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
(1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
(a)latar belakang;
(b) maksud dan tujuan;
(c)lokasi kegiatan;
(d) ruang lingkup;
(e)keluaran yang diinginkan;
(f) sumber pendanaan;
(g)jumlah tenaga yang diperlukan; dan
(h) hal-hal lainnya.
(2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);
(3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
(4) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
(5) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :
(a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
(b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
(c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
(d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(6) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
(7) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
(8) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
(9) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
(10) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan);
(11) gambar-gambar barang (apabila diperlukan).

4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri.

c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita
Acara:
1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan
3) putusan PA/KPA bersifat final.


PERPRES 54 DAN PERUBAHANNYA
PASAL 11

(2)..Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
a.     mengusulkan kepada PA/KPA:
1)   perubahan paket pekerjaan; dan/atau
Penjelasan: Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
                   2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
              
PASAL 34
(1)      Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a.  pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
Penjelasan: Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
b.  pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

PASAL 97
(2a)    PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4).
Penjelasan: Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk alat-alat kesehatan.
                                        
Kadang aparat penegak hukum menanyakan, apakah telah dilakukan kaji ulang. Ketika tidak dilakukan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tahapan ini adalah prosedural hukum administrasi negara, seharusnya yang ditanyakan adalah adakah persengkokolan jahat. Salah dalam menjalankan proses administrasi negara adalah hal yang wajar, yang tidak boleh adalah bukan salahnya, tetapi adakah tindakan.

Minggu, 06 Agustus 2017

secret code di HP Samsung:

secret code di HP Samsung:
*#*#4636#*#* phone information
*2767*3855# hard reset <– WARNING!! Jangan iseng-iseng untuk yang ini!! TIDAK ADA KONFIRMASI!!
*#*#7780#*#* factory reset
*#*#7594#*#* change end call/power option
*#*#197328640#*#* service mode
*#*#273283*255*663282*#*#* file copy screen (backup media files)
*#*#526#*#* wlan test
*#*#232338#*#* shows wifi mac address
*#*#1472365#*#* gps test
*#*#1575#*#* another gps test
*#*#232331#*#* bluetooth test
*#*#232337#*# shows bluetooth device address
*#*#8255#*#* gtalk service monitor
codes to launch various factory tests:
*#*#0283#*#* packet loopback
*#*#0*#*#* lcd test
*#*#0673#*#* melody test
*#*#0842#*#* device test (vibration test and backlight test)
*#*#2663#*#* touch screen version
*#*#2664#*#* touch screen test
*#*#0588#*#* proximity sensor test
*#*#3264#*#* ram version
codes to get firmware version information:
*#*#4986*2650468#*#* pda, phone, h/w, rfcalldate
*#*#1234#*#* pda and phone
*#*#1111#*#* fta sw version
*#*#2222#*#* fta hw version
*#*#44336#*#* pda, phone, csc, build time, changelist number

Penjelasan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa di Desa Beserta Peraturannya

tautan dari Pengadaan.web.id :  Pengadaan barang/jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan. Hal ini mengingat kondisi sosial masyarakat desa yang masih minim pengetahuan dalam PBJ. Dalam kaitan ini, orang mempersepsikan bahwa UU Desa dan pengelolaan keuangan desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal di desa, justru akan menjadi bom waktu bagi desa, sehingga dikhawatrikan bakal banyak yang terjerat kasus hukum. Oleh karenanya, dibawah ini akan kami jelaskan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa desa secara lengkap.

Baca Juga: Kualitas SDM Perangkat Desa Masih Minim Pengetahuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perka LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya (Perka LKPP no 22 tahun 2015) mengatur bahwa tata cara pengadaan barang/ jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati/walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perka LKPP No 22 Tahun 2015 sendiri diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.

Saat ini terdapat kurang lebih 73.000 desa di Indonesia. Pada hakikatnya penduduk Indonesia tinggal di desa. Desa mendapat pengakuan yang tinggi dalam kedudukan dan pendanaannya. Terlebih setelah keluarnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mengatur mengenai Desa efektif yang telah diberlakukan pada tahun 2015. UU ini antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam UU ini disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Desa dan Desa Adat atau sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Selain itu, di dalam UU tersebut juga dijelaskan sumber dana desa, yaitu sebagai berikut.

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD), pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Dari sumber dana desa tersebut, maka munculah janji pemerintah “1 desa 1 milyar”. Namun sayang sekali, dari sebuah janji pemerintah yang bagus tersebut, muncul satu permasalahan. Sebagian besar dari angka diatas pasti digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan di desa. Nah, bagaimanakah tata cara pengadaan barang dan jasa di desa? Apakah harus mengikuti aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya?.

Sebagai sebuah kumpulan dari beberapa unit pemukiman yang harus taat kepada hukum, desa -selayaknya negara- juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam mengelola keuangannya, desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber Paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan Kabupaten (setelah dikurangi DAK/Dana Alokasi Khusus). Seperti yang tampil pada gambar dibawah ini.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pengadaan Barang/jasa di Desa

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013, Pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya besumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010. Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:
memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat
untuk memperluas kesempatan kerja
untuk pemberdayaan masyarakat setempat

Namun, ternyata tidak semua pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dibandingkan dengan perpres 54/2010, prinsip pengadaan barang/ jasa di desa sedikit berbeda. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa.

Berikut matrik perbandingan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan Perka LKPP No 22 tahun 2015. Perubahan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 ke Perka LKPP No 22 tahun 2015 tidak ada perubahan mengenai prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Sedangkan etika dalam pengadaan barang/jasa desa adalah:
bertanggung jawab
mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa
patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Jika dalam pengadan barang/jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan.

Walaupun secara garis besar PBJ desa dilaksanakan dengan swakelola, namun jika dalam kegaian tersebut membutuhkan material dan peralatan yang mendukung pelaksanaan swakelola atau untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung, maka tetap harus menggunakan penyedia.

Persyaratan penyedia barang/jasa desa sendiri diantaranya adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, maka penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai.

Misalnya: kegiatan membangun gorong-gorong di lingkungan desa. Kegiatan membangun gorong-gorongnya itu adalah swakelola, namun dalam pengadaan material, tukang batu, tukang kayu tetap memerlukan penyedia.

Praktisnya, terdapat proses lelang ketika menentukan penyedia (toko yang akan menyediakan bahan material). Walaupun beberapa pekerjaan dilakukan dengan cara gotong royong, namun tetap ada tukang yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan tidak menyalahi prinsip dasar PBJ desa, mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Banyak sekali kegiatan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegaitan pembangunan ini yang diterjemahkan melalui kegiatan pengadaan.

Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dalam proses pengadaan antara lain :
menyusun RAB
menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
melaksanakan pembelian / pengadaan
memeriksa penawaran
melakukan negosiasi (tawar menawar)
menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa

Pembagian Jenis Pengadaan Barang/Jasa Desa Berdasarkan Nilai Pekerjaan

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilakukan oleh TPK. Khusus untuk konstruksi, maka dipilih salah satu anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu dan mengetahui teknis pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia serta ditindaklanjuti dengan negosiasi (tawar-menawar) dan akhirnya mendapatkan bukti transaksi untuk dan atas nama TPK. Bukti transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi.

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia dengan cara mengirimkan permintaan penawaran dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri dengan daftar barang/jasa dan harga. TPK kemudian melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah deal (kedua belah pihak setuju), penyedia menyiapkan dan memberikan bukti transaksi dengan menggunakan nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00.

Pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh TPK dengan mengundang/mengirimkan permintaan penawaran kepada dua penyedia barang/jasa dan kemudian penyedia memasukkan penawaran tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa, spesifikasi dan harga. TPK kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi dan dilanjutkan dengan tawar menawar secara bersamaan kepada dua penyedia yang memenuhi persyaratan teknis tersebut. Namun jika hanya satu yang memenuhi spesifikasi teknis, dilanjutkan dengan tawar menawar kepada penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. Akan tetapi, jika keduanya tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka proses akan diulang dari awal. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.